Sastra Peranakan Tionghoa: Cerita yang Sempat Disisihkan
Perkembangan kesusastraan di Nusantara tentu tidak bisa dilepaskan dari peran berbagai etnis yang hidup dan berkembang di Indonesia—mulai dari Sunda, Jawa, Bali, Dayak, termasuk pula Tionghoa. Namun sayang, kontribusi para sastrawan Tionghoa kerap luput dari perhatian. Jejak karya dan pengaruh mereka seolah tersembunyi di bawah tanah, jarang dibahas dan belum sepenuhnya mendapat tempat dalam wacana “sastra arus utama”.
Bahkan, cikal bakal novel modern Indonesia bukanlah Azab dan Sengsara karya Merari Siregar—seperti yang diyakini banyak orang, yang terbit pada tahun 1920 oleh Balai Pustaka. Melainkan, Tjhit Liap Seng karya Lie Kim Hok yang diterbitkan oleh Bintang Tujuh pada 1886. Tak hanya yang pertama, para sastrawan Tionghoa juga produktif, lho!
Sastra Peranakan Tionghoa
Meski masih jadi perdebatan, sastra Indonesia sudah berkembang sejak tahun 1920-an, yang ditandai dengan banyaknya karya-karya sastra terbitan Balai Pustaka, seperti Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli dan Salah Asuhan (1928) karya Abdul Muis.
Namun, kalau kita tengok lebih jauh ke belakang, jauh sebelum terbit roman-roman Balai Pustaka, telah tumbuh dan berkembang karya sastra Melayu-Tionghoa di Indonesia. Sastra peranakan Tionghoa sendiri adalah karya-karya sastra asli hasil ciptaan kaum peranakan Tionghoa, yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Tema dan isu yang diangkat antara lain peristiwa aktual dan isu sosial yang menceritakan pencampuran budaya antara Tionghoa dan Indonesia.
Tercatat, kesusastraan Melayu-Tionghoa sudah ada sejak 1870, sedangkan kesusastraan Indonesia modern baru muncul belakangan. Beberapa karya sastra peranakan adalah Tjerita Oey See (1903) oleh Thio Tjin Boen dan Lo Fen Koei (1903) oleh Gouw Peng Liang.
Menggunakan Bahasa Melayu Rendah(?)
Karya-karya sastra peranakan itu rupanya tidak disenangi oleh penguasa Belanda dan dianggap berbahaya untuk kestabilan masyarakat. Tjerita Oey See, misalnya, memotret realitas sosial masyarakat Tionghoa dan bumiputera. Belanda tidak suka narasi ini karena malah menunjukkan dinamika kelas dan interaksi antar-etnis yang tidak sesuai dengan struktur segregasi yang diinginkan kolonial.
Oleh karena itu, Belanda menggunakan strategi untuk memencilkan tulisan-tulisan ini. Pemerintah kolonial pun mengasingkan bahasa "Melayu Rendah" yang digunakan dalam karya sastra peranakan. Sejak tahun 1930 pun kebanyakan pengarang pribumi hanya menulis dalam bahasa "Melayu Tinggi" yang dipakai di sekolah-sekolah pemerintah.
“Melayu Tinggi” lantas dianggap cenderung lebih pantas untuk menjadi bahasa kesusastraan daripada bahasa “Melayu Rendah”. Bahasa “Melayu Rendah” jadi dianggap tidak layak digunakan sebagai alat ekspresi kesusastraan. Akumulasi hal-hal tersebut boleh jadi yang membuat hasil karya sastra peranakan Tionghoa kurang diperhitungkan sebagai karya sastra Indonesia.
Sejak itu, sastra peranakan Tionghoa—dan karya sastra lain yang menggunakan bahasa "Melayu Rendah"—menjadi sastra kelas kambing dan dianggap bukan sastra Indonesia yang baik.
Mereka berada dalam posisi termarginalkan dari aspek sosiolinguistik, dianggap sebagai bacaan liar, roman picisan, tidak diperhitungkan, tidak menjadi bagian dari sastra Indonesia, dan bahkan pengarangnya dianggap orang asing.
Padahal, bahasa “Melayu Rendah” dipakai oleh banyak pengarang pribumi, sekurang-kurangnya sebelum tahun 1930-an. Bahasa ini juga sebetulnya merupakan bahasa yang umum digunakan di surat-surat kabar abad ke-19, yaitu bahasa Melayu lisan, serta menjadi lingua franca yang biasa digunakan dalam keseharian masyarakat.
Para ahli linguistik berpendapat kalau bahasa Melayu-Tionghoa sebetulnya adalah sebuah ragam bahasa; dan istilah bahasa "Melayu Rendah" bukan juga sebuah bahasa tersendiri di luar bahasa Indonesia.
Padahal, secara kuantitas, karya sastra Melayu Tionghoa amatlah produktif. Dalam rentang waktu 1870-1960 sudah terbit sekitar 3.005 judul dengan 806 penulis. Jumlah ini sudah cukup jauh melampaui jumlah karya sastra dan penulis sastra Indonesia dalam kurun waktu yang sama.
Secara kualitatif, tema yang diusung oleh karya sastra Melayu Tionghoa juga beragam, misalnya adaptasi budaya, kisah cinta, kritik sosial, hingga lika-liku kehidupan masyarakat Tionghoa di Nusantara.
Pada akhirnya, menengok kembali jejak sastra peranakan Tionghoa bukan sekadar upaya mengoreksi sejarah, melainkan juga merayakan keberagaman yang sejak lama menjadi denyut nadi Indonesia. Di tengah perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang, karya-karya tersebut membuktikan bahwa sastra tumbuh dari perjumpaan—bukan pemisahan.
Maka di perayaan Imlek ini kita diingatkan bahwa keberagaman adalah anugerah, bukan sekat. Sastra Melayu-Tionghoa menjadi bukti bahwa perjumpaan budaya melahirkan kekayaan, keberagaman menumbuhkan kreativitas, dan kebersamaan memperkuat jati diri bangsa. (*)
Referensi:
https://pbi.unismuh.ac.id/wp-content/uploads/2022/10/E-Book_Pengantar-Bahasa-Sastra-Indonesia.pdf
https://tengara.id/marginalia/sastra-dan-sejarah-indonesia-henri-chambert-loir/
https://ensiklopedia.kemendikdasmen.go.id/sastra/artikel/Cau-Bau-Kan
https://repository.upi.edu/19934/4/S_IND_1006503_Chapter1.pdf