Kementerian Kebudayaan Paparkan Capaian 2025, Tegaskan Arah Kebijakan Budaya 2026
Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional, kekuatan ekonomi, sekaligus instrumen diplomasi global. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Refleksi 2025 dan Kebijakan 2026” yang digelar di Graha Utama Gedung A Kementerian Kebudayaan, Kamis (8/1).
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan keberagaman budaya yang luar biasa atau megadiversity. Menurutnya, keberagaman tersebut bukan menjadi beban, melainkan peluang strategis untuk mendorong pemajuan bangsa.
“Budaya memiliki peran penting sebagai instrumen ketahanan sosial dan jembatan dialog. Melalui kebudayaan, perbedaan dapat dirawat tanpa harus dipertentangkan,” ujar Fadli.
Sepanjang 2025, Kementerian Kebudayaan mencatat sejumlah capaian strategis. Salah satunya adalah repatriasi 28.131 koleksi fosil temuan ahli paleoantropologi Eugene Dubois dari Pemerintah Belanda. Pengembalian ini menjadi repatriasi koleksi fosil terbesar dalam sejarah Indonesia.
Di bidang pelestarian, penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional meningkat signifikan. Jika pada 2024 hanya terdapat 10 penetapan, maka pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 85 cagar budaya. Secara keseluruhan, sebanyak 1.250 aset kebudayaan berhasil dilestarikan. Jumlah Warisan Budaya Takbenda Indonesia juga bertambah dari 2.213 pada akhir 2024 menjadi 2.727 pada 2025.
Sektor budaya berbasis ekonomi turut menunjukkan kinerja positif. Film Indonesia mencetak rekor dengan jumlah penonton mencapai 80,27 juta orang sepanjang 2025, menandakan kuatnya posisi film nasional di pasar domestik. Sementara itu, kunjungan museum mencapai 4,32 juta orang. Khusus Museum Nasional, kunjungan pada libur Tahun Baru tercatat mencapai 10.000 hingga 12.000 orang per hari.
“Kita harapkan ke depan kunjungan bisa meningkat hingga 15 ribu sampai 20 ribu pengunjung per hari,” kata Fadli.
Upaya pelestarian juga diwujudkan melalui revitalisasi infrastruktur budaya, mulai dari rumah adat, tempat ibadah, hingga situs bersejarah. Beberapa program strategis antara lain revitalisasi Gereja Immanuel di Ambon yang dibangun pada 1512, pemugaran masjid dan makam bersejarah, Panggung Songgo Buwono, serta candi-candi seperti Candi Plaosan, kawasan Dieng, dan Candi Muara Jambi. Program ini telah menjangkau 845 penerima manfaat.
Kementerian Kebudayaan juga memberikan dukungan kepada masyarakat adat dan komunitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di seluruh provinsi melalui berbagai program penguatan kapasitas dan lokakarya sebagai ruang interaksi serta pelestarian budaya lokal.
Dalam bidang diplomasi budaya, Kementerian Kebudayaan memperluas kerja sama internasional dengan berbagai negara, antara lain Prancis, Belanda, Amerika Serikat, India, dan Inggris. “Saya yakin kebudayaan dapat menjadi jalan menuju perdamaian dunia,” ujar Fadli.
Pada level multilateral, Indonesia menyelenggarakan Culture–Heritage–Art–Narrative–Diplomacy and Innovation (CHANDI) 2025 yang dihadiri perwakilan dari 43 negara, melibatkan 50 ribu undangan, serta disaksikan sekitar 4 juta pemirsa televisi. Selain itu, Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS) 2025 digelar pada November untuk memperkuat kolaborasi seni, dialog budaya, dan nilai-nilai maritim bersama negara-negara Pasifik. Di sisi pengembangan sumber daya manusia, Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya mencatat sebanyak 36.369 talenta memperoleh peningkatan kapasitas sepanjang 2025.
Terkait pembiayaan, pengelolaan Dana Indonesiana terus dibenahi. Pada 2025, alokasi dana mencapai sekitar Rp5 triliun dengan realisasi penyaluran sekitar Rp300 miliar kepada sekitar 2.800 komunitas dan individu. Jumlah penerima ini meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya yang hanya menjangkau sekitar 300 penerima. “Pada 2026, kami akan membentuk pusat layanan khusus untuk Dana Indonesiana agar proses penyaluran lebih sederhana dan mudah diakses. Kementerian Keuangan juga telah menambah alokasi dana sebesar Rp1 triliun,” kata Fadli.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) turut mengalami peningkatan sebesar dua poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah berharap pada 2026 akses kebudayaan semakin inklusif dan kebudayaan dapat dinikmati sebagai hak seluruh warga negara, sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Melalui berbagai capaian tersebut, Kementerian Kebudayaan menegaskan arah kebijakan kebudayaan ke depan yang berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan budaya sebagai fondasi persatuan bangsa dan daya saing Indonesia di tingkat global.